MODEL TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PUSKESMAS DI KABUPATEN MUNA (KPR-04)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa “tarif” adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditetapkan berdasarkan ukuran sejumlah uang tertentu dimana dengan sejumlah uang tersebut, pelaku usaha (produsen) bersedia memberikan barang atau jasa kepada konsumen.

Dalam pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit, tarif biasanya ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak tanpa suatu kajian yang rasional (melakukan perhitungan unit cost). Tarif ini biasanya ditetapkan melalui suatu peraturan pemerintah yakni dalam bentuk surat keputusan menteri kesehatan untuk rumah sakit umum pusat, dan peraturan daerah (perda) untuk rumah sakit umum propinsi, rumah sakit umum kabupaten/kota maupun puskesmas. Hal ini menunjukan adanya kontrol ketat dari pemerintah sebagai pemilik sarana pelayanan tersebut. Akan tetapi disadari bahwa tarif pemerintah biasanya mempunyai “cost recovery” yang rendah (Trisnantoro, 2004)

Di kabupaten Muna, tarif pelayanan puskesmas yang masih berlaku sampai saat ini didasarkan atas ketetapan perda No. 9/1999 tentang retribusi pelayanan kesehatan. Idealnya penetapan tarif pelayanan kesehatan harus dikaji secara rasional terlebih dahulu (melakukan analisis unit cost) dan ditetapkan setiap tahunnya untuk dilakukan penyesuaian.

Dalam era teknologi yang semakin canggih, puskesmas dalam mengemban misinya banyak mengalami masalah terutama masalah sumber daya yang semakin lama semakin sulit mengejar kebutuhan pelayanannya, ditambah lagi pemberian subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan semakin lama semakin berkurang terutama pasca otonomi daerah.
Menyadari kemampuan pemerintah yang terbatas untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi terutama masalah pembiayaan, di samping dalam UU Kesehatan No. 23/1992 telah ditekankan mengenai perlunya peranan pemerintah dan masyarakat yang seimbang dan serasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar kualitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan puskesmas dapat terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini adalah dengan “analisis unit cost” atas pelayanan puskesmas sehingga dapat diketahui total cost yang dibutuhkan oleh masing-masing puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan analisis unit cost, dapat dilakukan rasionalisasi tarif pelayanan puskesmas yang nantinya dapat dijadikan sumber informasi oleh pemerintah daerah dalam memilih model tarif pelayanan puskesmas yang akan diberlakukan di kabupaten Muna. Hal ini penting dilakukan karena disamping dapat meningkatkan “cost recovery” dengan tetap mempertahankan “equity” (pemerataan pelayanan kesehatan), juga memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah terhadap besarnya subsidi.

Salah satu isu penting yang cukup menarik saat ini bahwa pemerintah daerah kabupaten Muna telah mengembangkan suatu wacana bebas tarif pelayanan kesehatan di puskesmas bagi seluruh masyarakatnya. Wacana tersebut dikembangkan tanpa suatu pertimbangan yang rasional yakni pertimbangan “unit cost” dan “cost recovery” sehingga sangat memprihatinkan unsur kesehatan yang ada di daerah baik dinas kesehatan sebagai penanggung jawab tehnis maupun puskesmas sebagai pelaksana/pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan masalah pendanaan puskesmas yang akan diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk subsidi.

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis unit cost pelayanan puskesmas di kabupaten Muna. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah sebelum menetapkan kebijakan tarif pelayanan puskesmas yang akan memberikan konsekuensi terhadap besarnya subsidi atas pelayanan kesehatan puskesmas.

B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan permasalahan puskesmas yang ada di kabupaten Muna saat ini adalah :


“Belum terdapat model tarif pelayanan kesehatan berdasarkan analisis biaya satuan serta kemampuan dan kemauan membayar masyarakat yang dapat menentukan besarnya subsidi pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan puskesmas di kabupaten Muna”.
Oleh karena itu, maka pertanyaan penelitian adalah :
1. Berapa besar biaya satuan pelayanan puskesmas di kabupaten Muna
2. Berapa besar kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten Muna.
3. Berapa besar biaya yang harus di subsidi oleh pemerintah daerah kabupaten Muna untuk berbagai model tarif yang akan diberlakukan.

HUBUNGAN PENERAPAN ASPEK SPIRITUALITAS PERAWAT DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT HAJI MAKASSAR (KPR-03)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perawat meyakini manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang utuh berespons terhadap suatu perubahan yang terjadi antara lain karena gangguan kesehatan dan penyimpangan pemenuhan kebutuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan secarra holistik dan unik diperlukan pendekatan yang komprehensif dan bersifat individual bagi tiap sistem klien.


Perawat sebagai tenaga kesehatan yang professional mempunyai kesempatan yang paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan/asuhan keperawatan yang komprehensif dengan membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik. Perawat memandang klien sebagai makhluk bio-psikososio-kultural dan spiritual yang berespon secara holistik dan unik terhadap perubahan kesehatan atau pada keadaan krisis. Asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat tidak bisa terlepas dari aspek spiritual yang merupakan bagian integral dari interaksi perawat dengan klien. Perawat berupaya membantu memenuhi kebutuhan spiritual klien sebagai bagian dari kebutuhan menyeluruh klien, antara lain dengan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spiritual klien tersebut, walaupun perawat dan klien tidak mempunyai keyakinan spiritual atau keagamaan yang sama (Hamid A.Y., 2000:3).

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan yang Maha Kuasa. Sedangkan kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan.

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka hubungan dengan Tuhannya pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta. Dalam pelayanan kesehatan, perawat sebagai petugas kesehatan harus memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Perawat dituntut mampu memberikan pemenuhan yang lebih pada saat pasien akan dioperasi, pasien kritis atau menjelang ajal. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara keyakinan dengan pelayanan kesehatan dimana kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pelayanan kesehatan tidak hanya berupa aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual. Aspek spiritual dapat membantu membangkitkan semangat pasien dalam proses penyembuhan (Asmadi, 2008:28-29).

Ketika penyakit, kehilangan atau nyeri menyerang seseorang, kekuatan spiritual dapat membantu seseorang kearah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian spiritual. Selama penyakit atau kehilangan, misalnya saja, individu sering menjadi kurang mampu untuk merawat diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. Distres spiritual dapat berkembang sejalan dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu mungkin mempertanyakan nilai spiritual mereka, mengajukan pertanyaan tentang jalan hidup seluruhnya, tujuan hidup dan sumber dari makna hidup. Dengan jelas, kemampuan perawat untuk mendapat gambaran tentang dimensi spiritual klien yang jelas mungkin dibatasi oleh lingkungan dimana orang tersebut mempraktikkan spiritualnya. Hal ini benar jika perawat mempunyai kontak yang terbatas dengan klien dan gagal untuk membina hubungan. Pertanyaannya adalah bukan jenis dukungan spiritual apa yang dapat diberikan tetapi secara sadar perawat mengintegrasikan perawatan spiritual kedalam proses keperawatan. Perawat tidak perlu menggunakan alasan “tidak cukup waktu” untuk menghindari pengenalan nilai spiritualitas yang dianut untuk kesehatan kilen (Potter & Perry, 2005:567).

Dari data yang diperoleh di ruang perawatan bedah Rumah Sakit Haji Makassar, jumlah klien rawat inap pada tahun 2007 sebanyak 335 dengan jumlah perawat diruang perawatan bedah sebanyak 15 orang, di ruang perawatan 1 sebanyak 16 orang dan perawatan 2 sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah pasien pada bulan mei diruang perawatan bedah sebanyak 25 orang, di ruang perawatan 1 sebanyak 11 orang dan perawatan 2 sebanyak 16 orang. Dengan melihat banyaknya jumlah klien disetiap ruang perawatan maka sudah sepantasnya perawat mampu memberikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pasien yang dirawat di ruang perawatan bedah Rumah Sakit Haji Makassar didapatkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien di ruangan telah dilakukan oleh beberapa perawat tetapi belum maksimal dilaksanakan sepenuhnya.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Penerapan Aspek Spiritualitas Perawat Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada Bab I yaitu latar belakang masalah, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah yaitu : “Adakah Hubungan Penerapan Aspek Spiritualitas Perawat Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar?”

PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG KEGAWATAN NAFAS DAN TINDAKAN RESUSITASI PADA NEONATUS YANG MENGALAMI KEGAWATAN PERNAFASAN DI RUANG NICU, (KPR-02)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas penting karena anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang. Kemajuan bangsa di masa mendatang akan sangat tergantung dari kondisi kesehatan anak saat ini.

Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 terdapat beberapa program unggulan yang berhubungan dengan kesehatan anak yaitu program perbaikan gizi, penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kesehatan lingkungan pemukiman, air dan udara sehat dan pencegahan kecelakaan. Program-program tersebut dilakukan melalui upaya kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, pertolongan persalinan, penanggulangan penyakit-penyakit penyebab kematian, deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak serta upaya kesehatan sekolah.

Beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan anak menjadi indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan di bidang kesehatan. Indikator tersebut adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA).

Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator yang sensistif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal. AKB juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.


Rujukan pelayanan kesehatan ini terutama ditujukan kepada bayi baru lahir beresiko tinggi yang mengalami kegawatan perinatal atau perinatal distress. Kegawatan perinatal disebabkan oleh berbagai gangguan yang berpotensi meningkatkan kematian atau kesakitan pada neonatus. Akibat gangguan tersebut bayi akan sakit sehingga pertumbuhannya terhambat atau kemampuan adaptasinya terganggu atau bahkan menimbulkan kematian.

Kegawatan perinatal ini bisa terjadi pada bayi aterm maupun preterm, bayi dengan berat lahir cukup maupun dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi dengan BBLR yang pretrem berpotensi mengalami kegawatan lebih besar. Berbagai jenis kegawatan yang sering dijumpai di lapangan dan mempunyai angka morbiditas dan mortalitas cukup tinggi serta penanganan segera yaitu trauma kelahiran, asfiksia neonatorum, sindroma gawat nafas neonatus, hiperbilirubinemia, infeksi, kejang dan renjatan atau syok (Yunanto, dkk, 2003).

Kegawatan pernafasan juga dapat terjadi pada bayi dengan penyakit pernafasan dapat menimbulkan dampak yang cukup berat bagi berupa terjadinya henti nafas atau bahkan kematian. Akibat dari gangguan pada sistem pernafasan adalah terjadinya kekurangan oksigen (hipoksia) pada tubuh.

bayi akan beradapatasi terhadap kekurangan oksigen dengan mengaktifkan metabolisme anaerob. Apabila keadaan hipoksia semakin berat dan lama, metabolisme anaerob akan menghasilkan asam laktat. Dengan memburuknya keadaan asidosis dan penurunan aliran darah ke otak maka akan terjadi kerusakan otak dan organ lain (Yu dan Monintja, 1997). Selanjutnya dapat terjadi depresi pernafasan yang dimanifestasikan dengan apneu yang memanjang bahkan dapat menyebabkan kematian.

Depresi nafas yang dimanifestasikan dengan apneu yang memanjang hanya dapat diatasi dengan pemberian oksigen dengan tekanan positif, massase jantung eksternal dan koreksi keadaan asidosis. Hanya setelah oksigenasi dan perfusi jaringan diperbaiki maka aktivitas respirasi dimulai (Yu dan Monintja, 1997).

Pendapat tersebut menekankan pentingnya tindakan resusitasi dengan segera. Makin lambat dimulainya tindakan resusitasi yang efektif maka akan makin lambat pula timbulnya usaha nafas dan makin tinggi pula resiko kematian dan kecacatan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nelson (1999) yang menyatakan bahwa peluang keberhasilan tata laksana penderita dengan henti nafas menitikberatkan pada pentingnya kemampuan tata laksana karena peningkatan hasil akhir pasca henti pernafasan dihubungkan dengan kecepatan dilakukannya resusitasi jantung paru.

Resusitasi merupakan sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung dan organ-organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan menjamin ventilasi yang adekwat (Rilantono, 1999). Tindakan ini merupakan tindakan kritis yang dilakukan pada saat terjadi kegawatdaruratan terutama pada sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. kegawatdaruratan pada kedua sistem tubuh ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang singkat (sekitar 4 – 6 menit).
Tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan segera sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup (Hudak dan Gallo, 1997). Resusitasi pada anak yang mengalami gawat nafas merupakan tindakan kritis yang harus dilakukan oleh perawat yang kompeten. Perawat harus dapat membuat keputusan yang tepat pada saat kritis. Kemampuan ini memerlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang unik pada situasi kritis dan mampu menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan pasien kritis (Hudak dan Gallo, 1997).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Apabila perilaku didasari pengetahuan dan kesadaran, maka perilaku bersifat langgeng (Notoatmodjo, 2003). Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Terbentuknya suatu perilaku baru terutama pada orang dewasa dimulai dari domain kognitif, dalam arti subjek terlebih dahulu mengetahui terhadap stimulus yang berupa materi atau obyek luarnya sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada subyek tersebut.

Pengetahuan perawat tentang resusitasi merupakan modal yang sangat penting untuk pelaksanaan tindakan resusitasi pada situasi kritis. Pengetahuan ini menentukan keberhasilan tindakan resusitasi. Pengetahuan tentang resusitasi didapat melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman selama bekerja.

Pengetahuan tentang kegawatan nafas dan tindakan resusitasi di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak RSUD Gunung Jati Cirebon harus dikuasai dengan baik oleh perawat karena RSUD Gunung Jati Cirebon adalah rumah sakit pendidikan tipe B yang menerima rujukan dari Wilayah III Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Gunung Jati Cirebon menerima rujukan pelayanan kesehatan dari beberapa rumah sakit di Wilayah III Cirebon, termasuk masalah-masalah kegawatan pada neonatus, bayi dan anak yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan seringkali pasien-pasien yang dirujuk adalah pasien-pasien dalam keadaan kritis dengan prognosa yang buruk.

Data pasien rawat inap di Ruang NICU (tabel 1.3) menunjukkan jumlah pasien dan jenis-jenis penyakit serta kematian neonatus yang terjadi selama Bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Februari 2005. Data tersebut menggambarkan prosentase kasus kegawatan pernafasan yaitu RDS dan asfiksia neonatorum sebesar 72,2 % pada bulan Desember 2004, pada bulan Januari 2005 sebesar 81,5 % dan 85,7 % pada bulan Februari 2005.

Begitu pula data pasien rawat inap Ruang Perinatologi (tabel 1.4) menggambarkan bahwa sebagian besar neonatus yang dirawat berpotensi mengalami kegawatan pernafasan. Sementara neonatus yang dirawat di ruang anak sebagian besar juga mengalami gangguan pernafasan dan yang paling sering adalah bronkhopeumoni (BP) dan Ruang Anak juga merupakan ruang perawatan untuk neonatus dengan kegawatan pernafasan apabila Ruang NICU penuh.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar neonatus yang dirawat terutama di Ruang NICU dan Ruang Perinatologi adalah penderita gangguan pernafasan yang berpotensi mengalami kegawatan pernafasan sehingga perawat harus selalu siap melaksanakan tindakan resusitasi terutama pada saat pasien jatuh ke dalam kondisi kritis untuk mencegah kecacatan atau bahkan kematian.

Tindakan resusitasi di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak hampir selalu dilakukan oleh perawat karena terbatasnya tenaga dokter terutama pada saat-saat tertentu seperti pada saat sore atau malam. Kewenangan perawat ini telah diatur dalam kebijakan rumah sakit mengenai standar prosedur serta operasional dalam penanganan pasien neonatus, bayi dan anak yang mengalami kondisi kritis. Oleh karena itu perawat harus menguasai pengetahuan dan keterampilan resusitasi dengan baik agar dapat melakukan tindakan resusitasi secara efektif untuk mencegah kecacatan atau kematian.

Data tenaga keperawatan di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan perawat sebagian besar DIII yaitu sebanyak 28 orang, SPK sebanyak 8 orang dan bidan sebanyak 1 orang. Perawat yang telah mengikuti pelatihan resusitasi adalah 5 orang dari 37 perawat dari tiga ruangan tersebut. Perawat yang belum mengikuti pelatihan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan resusitasi dari contoh yang diberikan oleh kepala ruangan atau perawat yang telah mengikuti pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengetahuan Perawat Tentang Kegawatan Nafas dan Tindakan Resusitasi Pada Neonatus Yang Mengalami Kegawatan Pernafasan di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak RSUD Gunung Jati Cirebon.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, bagaimanakah pengetahuan perawat tentang kegawatan nafas dan tindakan resusitasi pada neonatus yang mengalami kegawatan pernafasan di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak RSUD Gunung Jati Cirebon ?

HUBUNGAN ANTARA PERAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN INJECTING DRUG USER (IDU) USIA 15-35 TAHUN (Di Ruang Napza RSJ Menur Surabaya) (KPR-01)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Keluarga merupakan orang terdekat dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan / dalam keadaan sakit. Keluarga juga merupakan salah satu indikator dalam masyarakat apakah masyarakat sehat atau sakit (Efendi , 1998). Peran / tugas keluarga dalam kesehatan yang dikembangkan oleh ilmu keperawatan dalam hal ini adalah ilmu kesehatan masyarakat (Komunitas) sangatlah mempunyai arti dalam peningkatan dalam peran / tugas keluarga itu sendiri. Perawat diharapkan mampu meningkatkan peran keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. (Friedman, ed 3, 1998 : 145)


Peran keluarga dalam mengenal masalah kesehatan yaitu mampu mengambil keputusan dalam kesehatan, Ikut merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada sangatlah penting dalam mengatasi kecemasan klien.(Friedman, 2003 : 146).
Penanggulangan Injecting Drug User (IDU) memang cukup sulit, perlu diperhatikan dari berbagai aspek, misalnya ketersediaan sarana kesehatan publik, hukuman bagi pengguna, pengedar dan berbagai cara yang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi seorang IDU. Kasih sayang orang tua akan menyebabkan pengguna merasa bahwa dirinya masih ada yang memperhatikan, merasa dihargai dan dibutuhkan. Dengan kasih sayang orang tua diharapkan menjadi manusia yang dapat diterima oleh masyarakat (Abu ahmadi, 2002 : 106).
Kesuma merupakan perkumpulan atau paguyuban, bukan organisasi hirarkis dan berbadan hukum. Kesuma membawa keselarasan dan kebersamaan. Motto dan semangat itu yang diciptakan. Menurut Mur achmadi, dari dinas kesehatan Kalimantan barat, “mereka sangat berperan dalam kerja pendampingan kepada orang hidup dengan AIDS (OHIDA). Kesuma mencoba memotivasi, bahwa hidup seseorang tidak berakhir ketika terinfeksi HIV. Perjuangan Kesuma menghilangkan berbagai stigma, sudah cukup terbukti di lapangan. Kesuma ingin menyakinkan masyarakat, bahwa orang tidak boleh membedakan ODHA. Entah
itu dari segi pelayanan, maupun keberadaannya. Hingga kini, keberadaan Kesuma sebagai kelompok dukungan bagi keluarga ODHA, telah banyak dirasakan manfaatnya. Meski demikian, keberadaan Kesuma masih sebatas orang tertentu saja yang mengetahui. sebagian besar orang tua mendukung penanganan terhadap HIV/AIDS. Cuma, orang tua tidak sepenuhnya tahu tentang hal itu. Seorang anak tidak mungkin memecahkan masalahnya sendiri. Anak butuh bantuan. Dan bantuan yang pertama kali diminta adalah dari orang tua atau keluarga.

Injecting Drug User (IDU) merupakan salah satu jenis pengguna narkoba yang lebih spesifik. Komunitas ini hanya menggunakan narkoba dengan cara disuntikkan, karena itu lebih berisiko terkena berbagai macam penyakit menular dibandingkan dengan pengguna narkoba lainnya. Hal ini disebabkan perilaku IDU yang sering berbagi jarum antar sesama IDU (needle sharing), sehingga akan lebih mudah tertular penyakit, misalnya Hepatitis C bahkan HIV-AIDS.

Data pada pengguna narkoba suntik di Asia sebanyak 1.3 – 2 juta jiwa dan dari total kasus yang ada, lebih dari 1 juta jiwa adalah pengguna narkoba suntik (IDU). Dimana 19% dari total kasus yang ada terinfeksi HIV/AIDS.
Angka pengguna narkoba di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Menurut perkiraan jumlah pengguna narkoba di Indonesia berkisar antara 1,3 sampai dengan 3 juta jiwa, dan didominasi kota besar. Diperkirakan jumlah IDU di Indonesia sekitar 600 ribu sampai dengan 1 juta jiwa. Pengguna IDU rata-rata berumur antara 16-25 tahun.

Kejadian IDU selalu berhubungan dengan kejadian HIV/AIDS ( ODHA ). Data nasional berdasarkan Departemen Kesehatan RI menunjukkan penurunan tingkat resiko penularan HIV/AIDS lewat jalur hubungan seksual. Bila sebelum tahun 1999 persentase penularan lewat jalur tersebut sebesar 80 persen, tahun 1999 menurun menjadi 50 persen dan tahun 2002 menurun lagi menjadi 48 persen. Sementara kasus kasus HIV/AIDS pada pemakai narkoba, atau IDU (Intravenous Drug Users) justru makin meningkat. Disebutkan, kasus kasus HIV/AIDS pada pemakai narkoba menurun dalam kurun enam tahun terakhir dan cenderung stabil. Berkebalikan dengan persentase IDU. Bila pada tahun 1987 Juni 1999 hanya ditemukan 6 kasus di kalangan IDU, Desember 1999 terjadi peningkatan 25 kasus, yang meningkat lagi menjadi 780 kasus tahun 2002. Dan pada Desember 2005 tercatat 3.719 kasus IDU. Dampak IDU tersebut tentu saja sangat erat dengan HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS yang tertular lewat berbagai jalur, hubungan seksual, pemakaian jarum suntik, transfusi darah hingga tahun 2005 mencapai 4.244 orang untuk HIV dan 5.321 orang (AIDS). Diperkirakan kasus kasus tersebut masih permukaan, realitanya masih lebih banyak kasus yang belum terungkap. Bahkan Departemen Kesehatan memperkirakan pada tahun 2007 kasus IDU yang tercatat setidaknya ada 90.000 130.000 kasus, dimana sebagian besar tidak melaporkan. ( Bernas, 2007 )

Saat ini, Jatim menduduki posisi ketiga sebagai provinsi yang jumlah orang hidup dengan HIV-nya terbanyak setelah DKI Jakarta dan Papua. Walau dalam data yang di dapat dari Depkes RI masih menduduki perangkat ketiga, jumlah penderita di Jatim memang cenderung meningkat dan bisa mengalahkan Jawa Barat dalam jumlah. Selama tahun 2006, terdapat 863 kasus AIDS, 475 kasus HIV dan 258 diantaranya meninggal (Depkes RI).

Data dari RSJ Menur Surabaya memperlihatkan bahwa dari 17 pasien yang ada diruang Napza, sebanyak 76.5% (13 pasien) adalah pengguna (IDU). Pada pasien yang baru masuk rumah sakit rata–rata mengalami stress psikologis (kecemasan). Sehingga peran keluarga sangatlah penting dalam membantu untuk mengurangi rasa cemas yang di alami pasien, dan hal itu sangat membantu dalam proses pengobatan/terapi pasien (Rekam Medik RSJ Menur Surabaya, 2008).

Mayoritas IDU menyuntik dirinya secara intravena, tetapi juga ditemukan secara subkutan, dan intramuskular. Jenis obat yang sering disuntikkan IDU adalah heroin, kokain, dan juga sejenis amphetamines, buprenorphine, benzodiazepines, dan barbiturate. Permasalahan IDU selain penyuntik akan mengalami berbagai reaksi sistemik akibat obat yang disuntikkannya, IDU juga dapat menularkan berbagai penyakit melalui jarum yang dipakai bergantian.
Masih belum jelas seberapa besar pengaruh peran keluarga terhadap proses penyembuhan IDU, serta belum jelas juga jika pengaruh peran keluarga ini dapat digunakan secara umum.

Jadi penulis berusaha mencari hubungan peran keluarga terhadap tingkat kecemasan Injecting Drug User ( IDU ) usia 15-35 tahun.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :
Apakah ada hubungan peran keluarga terhadap tingkat kecemasan Injecting Drug User ( IDU ) usia 15-35 tahun ?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan umum
Menganalisis peran keluarga terhadap tingkat kecemasan Injecting Drug User ( IDU ) usia 15-35 tahun.
1.3.2 Tujuan khusus
1. Mengidentifikasi peran keluarga.
2. Mengidentifikasi tingkat kecemasan Injecting Drug User (IDU) usia 15-35 tahun.
3. Menganalisa peran keluarga terhadap tingkat kecemasan Injecting Drug User ( IDU ) usia 15-35 tahun.
1.4 Manfaat penulisan
Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapakan dari penelitian ini adalah
1) Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang peran keluarga terhadap tingkat kecemasan Injecting Drug User (IDU) usia 15-35 tahun.
2) Bagi Institusi Pendidikan
Digunakan sebagai sumber informasi, khasanah wacana kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
3) Bagi Profesi
Dapat memberikan sumbangan ilmu bagi ilmu keperawatan.
4) Bagi keluarga
Memberi informasi kepada orang tua tentang peran keluarga dan perhatian orang tua kepada anak.
5) Bagi klien
Dapat meningkatkan konsep dari klien dan motivasi untuk berobat dan sembuh.